environment

RUBRIK Lingkungan
JUDUL Target Meleset, Skenario Baru
EDISI 28 tahun 20
TANGGAL 17 Mei 2014
PENGANTAR Pengelolaan hutan kemasyarakatan seharusnya mencapai 2,5 juta hektare pada Oktober mendatang. Hingga April ini, realisasinya baru mencapai 30,4%. Kemenhut menggagas skenario baru dengan skema pendekatan berbasis jumlah komunitas dan desa.

dimuat di Majalah GATRA

Lima ratus orang berkumpul di depan Polres Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bukan mau berdemo, tapi mereka ingin menyerahkan diri. Ini bentuk protes karena 10 rekan mereka telah ditangkap lebih dulu.”Tapi kami semua ditolak. Sebab kami dianggap tidak ditemukan di lapangan (saat penangkapan),” kata aktivis LSM Yayasan Kasih Mandiri, Samuel, mengenang kejadian delapan tahun silam itu.

 

Adapun alasan penangkapan 10 orang tersebut karena mereka dianggap merambah dan memanfaatkan hutan tanpa izin. Waktu itu, mereka sedang mengelola ladangnya di perbatasan Kabupaten Sikka dengan Kabupaten Flores Timur. Dasar mereka, wilayah itu menjadi hak ulayat berdasarkan hukum adat. Namun klaim pemerintah, area tersebut merupakan wilayah hutan yang tidak boleh dieksploitasi.

 

Konflik demikian banyak terjadi sejak Kementerian Kehutanan melakukan perluasan hutan pada tahun 1978-1984. Sayangnya, dalam proses tersebut tidak dilakukan kompromi dengan masyarakat Kabupaten Sikka. Akibatnya, banyak wilayah kelola dan permukiman yang menjadi masuk kawasan hutan. Dari situlah, konflik, intimidasi, dan teror pengelolaan hutan muncul dan tak kunjung redam.

 

Hingga tahun 2010, gagasan tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) muncul. Samuel dan beberapa rekannya mulai menggodok pola itu dengan pendekatan hutan kemasyarakatan (HKm). ”Skema ini sangat membantu,” katanya. Sejak 2010, tidak ada lagi konflik yang berkaitan dengan pengelolaan lahan di Kabupaten Sikka.

 

Sejak itu, Samuel mendampingi 24 desa di kawasan Hutan Wuko Lewoloro dan Egon di Kabupaten Sikka, NTT. Saat ini sudah ada 18 kelompok tani di 18 desa yang telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan (IUP) HKm, sedangkan sisanya masih dalam proses. Kurang-lebih ada 5.000 kepala keluarga yang menggantungkan hidup pada 16.755 hektare lahan alokasi PHBM itu. ”Setiap KK minimal 1 hektare,” ujarnya.

 

Pengelolaan HKm di Kabupaten Sikka sudah berlangsung sejak 2010. Perizinannya masuk pada 2012 dan keluar perizinan tahun lalu. Menurut Program Manajer Suistanable Environment Governance Kemitraan, Hasbi Berliani, program PHBM bisa menjadi jalan tengah untuk mengurangi konflik pengelolaan hutan. ”Sangat signifikan dalam mengurangi konflik antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.

 

Gambaran kondisi di Sikka ini bisa jadi merupakan contoh keberhasilan program PHBM. Sayang realisasi program ini belum berjalan sesuai dengan RPJM 2009-2014. Hingga Oktober mendatang, pengelolaan HKm seharusnya mencapai 2 juta hektare dan hutan desa (HD) mencapai 0,5 juta hektare. Namun, hingga April ini, pengelolaan HKm baru mencapai 30,4% atau 608.677 hektare. Sebaliknya, pengelolaan area HD sudah melebihi target 153% atau mencapai 768.483 hektare.

 

Ada beberapa hal yang membuat target itu tidak tercapai. Antara lain, Hasbi menilai karena lamanya pemberian izin yang bisa mencapai dua hingga tiga tahun. Termasuk juga tentang target 2,5 juta hektare lahan yang tak pernah disepakati pemerintah daerah. Sehingga, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak baik. ”PHBM tidak serta merta menjadi prioritas pengembangan di daerahnya,” katanya.

 

Hal lain yang disoroti Hasbi adalah tentang minimnya anggaran PHBM. Per tahun, alokasinya hanya 0,82% dari dana Ditjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) dan sekitar 0,35% total anggaran Kementerian Kehutanan. Idealnya, rata-rata biaya PHBM Rp 500.000 per hektare atau sekitar Rp 250 milyar hingga Rp 300 milyar per tahun.

 

Menurut Direktur Bina Kehutanan Sosial Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Wiratno, total anggaran pelaksanaan PHBM pemerintah tahun ini mencapai Rp 90 milyar. Alokasi ini berasal dari anggaran Ditjen Bina Kehutanan Sosial sebesar Rp 10 milyar dan Rp 80 milyar dari 35 Unit Pelaksana Teknis BPDAS. Dana ini termasuk untuk anggaran proses perizinan HKm dan HD. ”Semuanya ditanggung APBN dan tidak dipungut biaya,” Wiratno menegaskan.

 

Setiap tahun, Kemenhut menargetkan untuk memberikan izin HKm sebanyak 400.000 hektare. Namun dari Januari hingga April 2014 ini, realisasinya baru memproses luasan sebesar 43.599 hektare dari 28 usulan. Adapun dari 2011 hingga 2013 ini masih ada sebanyak 21 HKm dengan total lahan seluas 61.367 hektare yang masih dalam proses perizinan.

 

Menurut Wiratno, tidak tercapainya target itu lebih karena hal teknis. ”Dulu yang bikin lambat di planologi karena overload untuk membuat peta. Jadi kita harus verifikasi dulu di lapangannya kaya apa,” katanya menjelaskan. Tidak hanya itu, permasalahan lain adalah overlapping pemanfaatan lahan.

 

Selain itu, Wiratno juga mengungkapkan tentang terlalu sedikitnya jumlah kelompok tani yang mengajukan untuk jadi pengelola HKm. ”Masa satu keluarga tani mengelola 20 hektare. Kan tidak masuk akal,” katanya. Idealnya, setiap keluarga mengelola antara 2 hektare hingga 4 hektare saja.

 

Karena target tak tercapai, Skenario baru pun muncul. Wiratno mengatakan kalau Kemenhut saat ini sedang menggodok konsep pendekatan PHBM baru. Konsep baru ini tidak akan mengarah pada luasan lahan tapi lebih kepada peningkatan unit pengelola. Ini akan lebih merangkul pada komunitas atau desa yang lebih banyak. ”Karena target luasan tidak tercapai, maka pendekatannya diubah ke unitnya,” katanya.

 

Meski target unit ini belum bisa Wiratno ungkapkan secara detail, tapi ia menjelaskan bila dulu target itu dengan pendekatan luas 2,5 juta hektare. Kini targetnya dengan menyebut jumlah unit kelompok atau komunitas masyarakat. Pendekatan ini akan mulai diterapkan pada 2015 mendatang.

 

Berkaitan dengan rencana itu, menurut Hasbi, pemerintah seharusnya melakukan kedua pendekatan tersebut. Sebab, luasan lahan tetap harus menjadi prioritas. Apalagi, wilayah PHBM yang dialokasikan saat ini hanya 1% dari seluruh kawasan hutan di Indonesia. Bandingkan dengan wilayah konsesi hutan di Indonesia yang mencapai 40 juta hektare. ”Selama ini, konsesi kita lebih banyak mengeksploitasi hutan tanpa peduli masyarakat sekitarnya,” katanya.

 

Birny Birdieni dan Adistya Prabawati

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s