Features

(full version at GATRA Weekly News Magazine printed on 9th Agustus 2014)

 

Goodreads Indonesia adalah salah satu grup di dalam situs Goodreads Inc. Grup ini, menurut Aldo Zirsoz, moderator Goodreads Indonesia dari tahun 2008-2009, masuk sepuluh besar grup paling aktif di dalam webiste Goodreads. “Kami memang tidak berafiliasi langsung, tetapi, kami selalu mengirimkan laporan kepada Goodreads di California terkait semua kegiatan yang kita lakukan”, jelasnya.

Aldo sendiri juga aktif dalam berbagai diskusi bertema Bibliosida atau pelarangan buku. Di rumahnya, yang terletak di Komplek Townhouse, A-5, Jalan Elang Raya Kelurahan Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, hampir setiap sudut ruangan tergeletak buku-buku. Bangunan berlantai dua ini memang oleh Aldo ingin disulap menjadi perpustakaan pribadi. “Ada sekitar sepuluh ribu buku disini, tapi total saya memiliki dua puluh ribuan buku, ada yang saya taruh di perpustakaan pribadi saya di Padang”, katanya.

Aldo memang pecinta buku. Banyak buku yang sudah dilarang atau sudah jarang beredar terpajang rapi di rak bukunya. Bahkan lebih banyak lagi tertata di lantai, di dalam kardus-kardus, di dalam sebuah ruangan lain. Seperti buku-buku Pramoedya Ananta Toer, buku The Satanic Verses karaya Salman Rusdhie yang konon katanya si penulis sampai di persona non-gratakan di India, dan masih banyak lainnya.

Aldo melihat ada secercah harapan kebebasan berekspresi melalui buku ketika keputusan MK di tahun 2010 lalu melenyapkan hak Kejaksaan Agung untuk melarang suatu buku diterbitkan. “Walaupun setelah itu belum jelas apakah buku yang sebelum 2010 dilarang maka pelarangannnya dicabut”, katanya. Tetapi, Aldo melihat, kini banyak buku yang dulunya dilarang, walaupun belum dicabut pelarangannya, sudah bisa dijual bebas di masyarakat.

Menurut Aldo, pasca putusan MK 2010, ada prosedur baru yang harus dilalui. Misalnya, melalui proses pengadilan, atau diskusi mengundang beberapa pihak masyarakat, dan sebagainya. Artinya, pelarangan buku tetap dimungkinkan, tetapi ada prosesnya. “Jadi tidak secara sepihak saja Kejaksaan Agung tiba-tiba melarang”, jelasnya.

Goodreads Indonesia sendiri menentang pelarangan buku. “karena itu merupakan proses yang tidak fair kepada penulis dan melanggar kebebasan berbicara”, kata Aldo. Tapi bukan berarti orang lalu bisa menulis seenaknya. Lalu apa yang semestinya dilakukan ? Menurutnya, lebih solutif, melawan buku dengan buku. Tulisan dengan tulisan juga. “Sehingga di masyarakat ada dialektika”, katanya. Dari sini, Aldo melihat, kegiatan penulisan akan tetap baik, ada dialektika, dan kebebasan akan tetap terjaga.

Dalam catatan Goodreads Indonesia, ada 261 keputusan yang melarang karya cetak dari tahun 1959. Bukan jumlah buku yang dilarang, tetapi keputusan. Misalnya, karya Pramoedya Ananta Toer, semua jenisnya dilarang, itu tertuang dalam satu keputusan. Selain itu, semua karya cetak, tulis, rekam yang ada huruf Cinanya. Semua buku yang mengajarkan kebencian, berbau SARA dan lainnya. Goodreads Indonesia melihat pelarangan ini ada wujud intoleransi. “Mereka yang melakukan pelarangan justru biasanya orang-orang pintar lho”, kata Aldo.

Pihak-pihak yang melarang adalah Kejaksaan Agung, Kementrian Pendidikan, Lembaga-lembaga yang dekat dengan kekuasaan (kalau di jaman Orba misalnya Pangkobkamtib), dan lembaga-lembaga yang mungkin sekarang sudah tidak ada. “Tapi setahu kami pun, Kejaksaan Agung tidak melalui proses peradilan”, kata Aldo.

“Setahu kami, mereka memiliki tim internal sendiri, yang akan menilai apakah buku tersebut dilarang atau tidak melalui kriteria yang mereka tentukan sendiri, lalu nanti mereka akan menerbitkan SK pelarangannya”, kata Aldo. Tanpa proses diskusi dengan publik dahulu.

“Kami sangat menyayangkan”, kata Aldo menanggapi fenomena pasca putusan MK dimana justru penerbit atau masyarakat seakan “main hakim” sendiri terkait pelarangan buku. Misalnya, penerbit Gramedia yang membakar buku cetakannya setelah diprotes oleh ormas tertentu. “Lebih bagus sebenarnya kalau ada diskusi terlebih dahulu bersama ormas yang melakukan penenkanan, atau diskusi publik, atau dengan membuat buku tandingan”, kata Aldo.

Beberapa pelarangan buku yang kini marak oleh kelompok tertentu, “menurut kami sangat konyol”, kata Aldo. Pelarangan bisa dilakukan hanya karena kover dengan gambar palu arit, bukan kontennya. Ada juga beberapa yang dilarang karena menurut mereka bermasalah di kontennya. “tetapi itu hanya untuk kelompok tertentu saja”, jelas Aldo.

“Kalau kami sebenarnya sepakat berdiskusi terlebih dahulu”, kata Aldo. Baik melalui diskusi publik, pengadilan, dan lain sebagainya. “Ditanya dulu alasannya mengapa ormas tertentu melarang”, ujarnya. Kemudian dianalisis melalui tim analis dari IKAPI, akademisi, atau lembaga berwenang lain. Karena buku, merupakan salah satu wujud kebebasan berpendapat melalui tulisan. “Dan itu dijamin oleh undang-undang”, ujarnya.

Bisa juga dengan pembatasan beredar. Misalnya, ada beberapa buku yang walau dilarang, tetapi di level akademisi masih diperbolehkan. Seperti buku-buku kiri. “Tapi menurut saya kalau sampai melakukan penekan kepada penerbit untuk melarang buku itu, namanya pembodohan”, kata Aldo.

Aldo melihat memang butuh menyusun tim ahli yang bisa menganalisis apakah sebuah buku layak atau tidak diluncurkan ke publik. Sebab, menurutnya, belakangan makin banyak buku yang memberikan informasi yang menyesatkan. Lembaga sensor buku dibentuk bukan oleh pemerintah, tetapi oleh pihak independen, dari kalangan penulis, pembaca, cendikiawan dan akademisi. “Mereka menilai konten buku-buku yang bermasalah, mendapat sorotan, diprotes oleh kelompok tertentu”, katanya. “Itu lebih fair daripada pelarangan secara sepihak”, kata Aldo.

Kalau membagi berdasarkan kondisi politik Indonesia, pertama orde lama. Tidak hanya buku, tapi juga karya cetak, jurnalistik, karya tulis, wartawan, dan termasuk pembredelan pers. Mengutip dari buku Edward C. Smith, Aldo menjelaskan, selama tahun 1952 – 1965 ada 561 tindakan anti pers oleh orde lama.

Bentuk tindakan tersebut berupa penahanan, sanksi ekonomi, pemenjaraan, sanksi perijinan, nasionalisasi media asing, sanksi kertas koran, pengusiran, penyitaan percetakan, interogasi/peringatan, pembatasan perjalanan, gugatan, pembredelan, penundaan sidang pengadilan, pengawasan penguasa perang, dan sebagainya.

Tuduhan yang diberikan terhadap media pun bermacam-macam, mulai dari tuduhan atau alasan yang tidak diberikan, pelanggaran KUH Pidana, mengecem pemerintah atau pejabat pemerintah, pengaruh atau kepemilikan asing, pemuatan berita tidak benar, penghinaan terhadap pemerintah, berita tidak bersumber resmi, pelanggaran ketentuan perijinan, membocorkan rahasia pejabat, pemuatan berita tanpa ijin, penolakan menyebut sumber berita, cenderung mengganggu keamanan dan ketertiban, serta macam-macam tuduhan lainnya.

Untuk karya sastra, dari tahun 1959 – 1965 cukup banyak juga yang dilarang. Buku-buku bernuansa kiri. Buku Pramoedya Ananta Toer, Agam Wispi, Utuy Tatang Sontani, Rifai Apin, dan lain-lain juga dilarang pada era Soekarno. Maka, buku yang dilarang di orde lama lebih pada kritik kepada pemerintahan, terutama Soekarno, beraliran kiri, “justru pelarangan diusulkan oleh lawan partai politik”, kata Aldo. Lebih banyak kepentingan politik.

Untuk orde baru, pelarangan mulai dilakukan oleh Kementrian Pendidikan, Kejaksaan Agung, juga tetap institusi militer. Pada waktu itu, semua buku yang dianggap mengganggu stabilitas nasional akan dilarang. “Waktu itu, Pangkobkamtib juga berhak untuk menyita”. Lembaga ini dibentuk oleh Ali Murtopo dan lainnya. “Jadi yang menerbitkan SK Kejagung, yang menyita Pangkobkamtib”, jelas Aldo.

Kebanyakan yang dilarang juga buku kiri, buku beraksara Cina, buku kritik terhadap Soeharto. Misalnya pada waktu tragedi mahasiswa di Bandung. “Itu sebelumnya sempat ada jurnal atau tulisan pembelaan untuk pengadilan atas kasus mereka”, kata Aldo. Atau juga buku yang dicetak pada orde baru tapi isinya mengagungkan orde lama, buku yang sifatnya subversif, berkaitan SARA, buku sejarah yang isinya berbeda dengan versi pemerintah, buku pendidikan seks, dan sebagainya.

“Begitu reformasi, Gus Dur menerbitkan Keppres mencabut pelarangan buku. “Kita melihat efeknya banyak”, kata Aldo. Buku-buku kiri jadi bebas diperjualbelikan. Buku sastra yang pernah dilarang lalu diterbitkan ulang, walaupun SK tersebut belum sama sekali dicabut.

Pada masa ini, euforia percetakan menjadi sangat tinggi. Banyak penerbitan kecil, menengah, mahasiswa, tumbuh subur di Jogja, Bandung, Solo, dan beberapa kota diluar Jawa. “Mereka mencetak buku dengan sangat massif”, kata Aldo. Sikap pemerintah pada masa Gus Dur lebih membiarkan.

Tapi tekanan justru keluar bukan dari pemerintah. Tekanan datang dari lembaga-lembaga atau organisasi massa yang melarang. Menekan pemerintah, penerbit, melakukan intimidasi kepada penulis. Misalnya, buku Gurita Cikeas, “kan sempat ada intimidasi”, kata Aldo. Buku-buku Muhidin Dahlan, dan lain-lain juga sempat dilarang. “sehingga penerbit atau penulis lalu membakar atau mengamankan”, ujarnya.

Aldo menyesalkan, kini masyarakat justru bertindak melawan hukum untuk memprotes buku. “Kami justru lebih ingin, negara menjamin kebebasan berpendapat secara tulisan”, kata Aldo. Jika kemudian terjadi kesalahan, masih ada UU tentang Pencemaran Nama Baik, mekanisme gugatan, “prosesnya itu yang seharusnya dimediasi oleh semacam Lembaga Sensor Buku atau pengadilan”, katanya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s